WUJUDKAN KESEJAHTERAAN KOTA, HENTIKAN PEMISKINAN MASYARAKAT KOTA MEDAN

 

Medan, 2 Desember 2021, 

Dpkgmniuisu,KP DPC GMNI MEDAN, Kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian serius. Pertarungan mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan menekan angka kemiskinan masih berjalan ditempat. Rakyat berjuang dengan daya dan upaya sendiri. Pemerintah berjalan dengan program normatif dan terkesan live service. Kebijakan-kebijakan dan program yang berpihak atau pro rakyat masih sebatas kampanye yang tidak dapat dinikmati secara rill oleh masyarakat. (sambut kristianus dachi)

Pergerakan kapitalis birokrat telah berkembang dan mengakar sudah sejak lama. Kesadaran ini muncul akibat praktek pemiskinan masih terjadi dengan massifnya. Kapitalis birokrat bersembunyi pada jabatan yang melekat padanya, memaikan peran yang sangat lihai dan rapi. Wajar saja, kehidupan kebangsaan masih diterpa dengan persoalan ketimpangan dan masih jauh dari kesejahteraan.

kemiskinan dan pemiskinan masyarakat, Situasi  tersebut terjadi di Kota Medan. Persoalan ketimpangan dan kemiskinan rakyat Kota seakan belum memiliki jalan keluar.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 183,79 ribu jiwa atau 8,08 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk. Memasuki tahun 2020 sampai tahun 2021, bisa dibayangkan bahwa angka kemiskinan masyarakat kota bisa naik signifikan. Faktor penyebab kenaikan angka kemiskinan itu sudah tentu dipengaruh oleh pandemic covid-19. Selain itu, kebijakan pengedalian dan penanggulan kemiskinan (Perda No.05 tahun 2015) dari pemerintah kota tidak terimplementasi secara rill dan kongkrit melalui program jemput bola. (ungkap dachi)

Jika dilihat secara awam dan umum, masyarakat yang berpotensi miskin dan mengalami kesengsaraan pada saat sekarang ini ada dibeberapa sektor yaitu tukang becak, supir angkot, buruh harian lepas (BHL), buruh nelayan, buruh pabrik dan lain-lain. Beban ekonomi menjadi terasa sangat berat dan tidak terkendalikan. Asumsinya, jika dilakukan pendataan dan penelitian secara objektif dan kompherensif  terkait jumlah dan keadaan rakyat miskin maka hasilnya sangat miris. 

Ironis, dalam situasi dan kondisi yang sangat serius seperti ini pemerintahan kota dalam hal ini Walikota Medan masih fokus dan bertarung pada 5(lima) program prioritas yang semangat pembangunan kesejahteraan masih terkesan “imagine orientied”. (pungkas dachi)

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, sebagai Marhaenis, sebagai kader Pejuang-Pemikir Pemikir Pejuang, sebagai intelektual yang bertanggungjawab dan memikul beban rakyat. Komite Perjuangan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Medan menentukan sikap dan perjuangan Kepada Bapak Wali Kota Medan. Ada pun persoalan melauni kepemimpinan Bapak Bobby Nasution sebagai wali kota medan (tegas dachi)

1. kemiskinan rakyat menjadi persoalan uatama dalam upaya membangun kota melalui (perda No.05 tahun 2015) 

2. upah dan mekanisme pengupahanmasih jauh dari semangat kesejahteraan 

3. pancasila belum menjadi semangat dan landasan kebijakan pemerintah diberbagai sektor.  

4. Komersialisasi dunia pendidikan dan kesehatan yang masih membelenggu rakyat miskin

"AGRARIA DI SUMUT YANG TIDAK PERNAH USAI"

Opini:

Menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945, disebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar - besar nya kepentingan rakyat. Pengertian penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam nya, tepat dalam undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok pokok Agraria, yang sering disebut (UUPA). 

Dalam UUPA ditentukan bahwa hak menguasai negara tersebut, memberi wewenang kepada negara, diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. UUPA sebagai hukum pertanahan Nasional bermaksud menghilangkan dualisme hukum pertanahan dan secara sadar hendak melakukan penyatuan hukum. UUPA dibentuk berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat, agar sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak, mengingat sebagian besar rakyat tunduk pada hukum adat.

UUPA ini hadir di harapkan mampu untuk menuntaskan permasalahan - permasalahan yang ada di Indonesia, terkhususnya di Sumatera Utara yang sampai saat ini tidak luput dari konflik agraria.

Mengingat konflik agraria di Sumatera Utara adalah salah satu yang terbesar di Indonesia kalau melihat dari sejarahnya sejak abad ke 19 arus kapital melalui perusahaan ondernaming sudah mencengkram Sumatera timur ( yang sekarang menjadi Sumatera Utara).

Masa rezim orde baru yang otoriter telah membelenggu gerakan - gerakan agraria selama 32 tahun. Di tahun 1998, rezim itu berhenti dari tahta kekuasaan. Di Sumatera Utara momentum reformasi menjadi momentum rakyat untuk melakukan penggarapan - penggarapan di areal - areal HGU maupun eks HGU.

Reforma agraria juga pernah tercantum dalam nawacita pemerintah Jokowi JK reforma agraria menghendaki bahwa akan ada 9 juta hektar tanah sebagai objek reforma agraria, hal demikian tentu di sambut baik oleh masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Hal ini bisa dilihat dari konflik agraria di Sumatera Utara yang tidak kunjung usai sampai kepemimpinan Jokowi periode kedua masih banyak konflik di Sumatera Utara yang belum terselesaikan. Salah satu contoh yang terjadi baru - baru ini konflik agraria antara warga desa Simalingkar dan desa seiMencirim, kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dengan PTPN II.

Sepanjang 2020 kemaren ada 30 titik konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan jumlah sebelumnya yaitu sebanyak 20 titik konflik. Konflik di atas lahan HGU paling banyak terjadi di wilayah pantai timur Sumatera Utara yang merupakan daerah perkebunan potensial. Sedangkan perusahaan eks HGU di dominasi seputar 5.873.06 hektar yang tersebar di kabupaten Deli Serdang, kabupaten Langkat dan Binjai.

Berkaca dari persoalan di atas bahwasannya konflik agraria di Sumatera Utara sangat rutin terjadi, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur warganya, terkhusus pemerintah daerah Sumatera Utara. Kita tidak tau apakah pemerintah mampu atau tidak menyelesaikan konflik agraria ini, sehingga masyarakat Sumatera Utara tidak lagi percaya dengan pemerintah daerah yang ada.

Melihat dari persoalan yang ada GMNI hadir untuk memberikan solusi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara agar bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membentuk gugus tugas dalam percepatan penyelesaian konflik yang ada karena sebenarnya pembentukan gugus tugas itu sudah di atur dalam KERPRES No.86 Tahun 2018 akan tetapi sampai dengan saat ini di Sumatera Utara yang merupakan konflik terbanyak masalah agraria belum membentuk gugus tugas tersebut, sehingga sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terlihat serius dalam menangani konflik agraria di Sumatera Utara.

 

DPK GMNI UISU Gelar Pelantikan Anggota Baru di Aula Yayasan USIU

 

                                       Foto Bersama

Dpkgmniuisu Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Islam Sumatera Utara (DPK GMNI UISU) melakukan pelantikan anggota baru di Aula Yayasan UISU,Kamis (21/10/1021).Dengan mengusung Tema “Semangat Nasionalisme Mahasiswa Dalam Menciptakan Generasi Yang Tangguh Untuk Menghadapi Tantangan Zaman,,.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut DPC GMNI Kota Medan,DPK GMNI PTKI,DPK GMNI UMSU,DP GMNI Panca Budi,dan DPK GMNI UISU,PMII Komisariat UISU,234 SC UISU,Sapma PP UISU dan Alumni GMNI UISU.

Ketua  Panitia Bung Wahyu menyampaikan dalam laporannya sebelum dilaksanakannya pelantikan sudah terlebih dahulu dialksankan seleksi terhadap anggota baru dan juga sudah dilaksanakan beberapa pra syarat untuk dapat dilaksankan pelantikan..

“Sebelum dilakukan pelantikan ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan PPAB dan juga Pasca PPAB.Dan perlu di sampaikan bahwasanya tidak semua calon anggota yang ikut dalam PPAB dilantik karena banyak pertimbangan yang dilakukan oleh panitia dan pengurus Komisariat GMNI UISU.Tegas Bung Wahyu.

Ketua DPK GMNI UISU Bung Julpadli Simamora menyampaikan ketika sudah bergabung di GMNI UISU maka yang menjadi konsumsi wajib bagi anggota komisariat adalah diskusi-diskusi yang di laksankan rutin oleh Komisariat, dan juga di perlukan konsistensi diri dalam berorganisasi.

“Sesudah bergabung di GMNI UISU maka akan ada konsumsi wajib yang akan dilaksanakan yaitu diskusi-diskusi yang dilaksanakan oleh Komisariat,dan juga yang tidak kalah penting konsistensi diri untuk tetap bertahan dalam dinamika yang ada.Maih Bung Padli GMNI UISU tidak butuh banyak anggota klo hanya sekedar pansos dan gaya-gayaan GMNI UISU hanya membutuhkan anggota yang mau belajar dan berjuang bersama untuk mengembangkan GMNI UISU dan menyebarkan paham Ideologi Marhaenisme ini.Imbuhnya.

Foto Pelantikan Oleh DPC GMNI Medan

Wakil Ketua DPC GMNI Medan Bung Ridwan Saragih,SH dalam sambutannya menucapkan selamat atas pelantikan tersebut.Dan berpesan agar dimanapun Anggota  GMNI berada tetap mengamalkan Idelogi Marhaenisme itu.

“Yang terpenting adalah dimanapun bung dan sarinah berada jangan lupa agar tetap mengamalkan paham Ideologi Marhaenisme ini sebagai alat perjuangn untuk bergerak membela kaum miskin,buruh petani dan tentunya orang yang membutuhkan,, tegas Bung Ridwan Saragih.

 

Aacara di tuutp dengan foto bersama dan juga pemberian sertifikat kepada setiap peserta Anggota Baru yang baru saja dilantik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalam Rangka meneruskan regenerasi GMNI UISU Dewan Pengurus Komisariat GMNI UISU membuat video pendek untuk promosi GMNI UISU,hal ini tentu sangat perlu dikarenakan minimnya minat orang untuk bergabung di organisasi kemahasiswaan,tapu GMNI UISU tidak kehabisan akal dengan itu maka pengurus komisariat membuat video untuk meyakinkan para mahasiswa baru untuk bergabung di GMNI UISU.

Merdeka..

GMNI ..jaya 

Marhaen ....Menang

 

Telah Terselenggarakan Pendidikan Idiologi DPK GMNI UISU dengan Materi : Sejarah Peradaban Manusia,yang di bawakan Bg Andi Junianto Barus S,H selaku Advokat dan Direktur Eksekutif LKMDI.

Kegiatan ini dilaksanakan DPK GMNI UISU dalam rangka mengisi kegiatan-kegiatan diskusi rutin yang biasa di laksanakan 2 kali dalam seminggu,akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 sehingga diskusi yang biasa dilakukan tidak terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak anggota-anggota komisariat yang berada di kampung masing-masing.

Atas dasar inilah pengurus Dpk GMNI UISU merencanakan akan melakukan diskusi alternatif sehingga pemahaman dan pematangan Idiologi harus tetap berjalan,yaitu dengan cara melaksanakan pendidikan Idiologi yang di laksanakan 1 kali dalam 2 Minggu ,dengan waktu Sabtu sampai Minggu atau pun selama 2 (hari).

Dengan adanya konsep pendidikan Idiologi yang sudah di rapatkan oleh pengurus maka selanjutnya pengurus dan anggota DPK GMNI UISU melaksanakan rapat hingga terdapat lah kesepakatan ini.

 

DPK GMNI UISU Sembelih Hewan Qurban Di Hari Raya Idul Adha 1442 H

dpkgmniuisu.com

Istimewa

Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Islam Sumatera Utara (DPK GMNI UISU) menyeleggarakan Qurban 2 (dua) ekor kambing dengan mengusung Tema "Berqurban dimasa Pandemi Berharap Berkah Untuk Negeri", dilaksanakan di Sekretariat DPC GMNI Medan Jln.Kejaksaan No.6, Kamis (22/07/2021).

Ketua GMNI UISU Bung Julpadli Simamora menyampaikan kegiatan Qurban ini dilaksanakan sebagai bentuk wujud dari Niat keluarga besar GMNI UISU yang ingin melaksanakan qurban ,yang mana niat ini sudah direncanakan. 

Daging Qurban ini disalurkan ke panti Asuhan dan juga kepada masyarakat yang membutuhkan yang berada di sekitar Sekretariat.

"Kami berharap daging Qurban ini bermanfaat untuk adik-adik panti Asuhan dan juga masyarakat yang membutuhkan, dan membawa berkah untuk GMNI UISU agar kedepannya tetap dapat melaksanakan qurban dan selalu setia berada dalam garis perjuangan", ungkapnya.

Selanjutnya, Sekretaris GMNI UISU Bung Irwan Zendrato mengatakan bahwa berQurban merupakan salah satu ibadah yang banyak mengandung pesan-pesan spiritual, religiusitas moral. 

"Mudah-mudahan dengan daging qurban ini dapat meringankan beban dari saudara-saudara kita yang membutuhkan," tuturnya.

Pimpinan Cabang GMNI Medan, Ridwan Saragih mengatakan, "Kami sangat mengapresiasi kegiatan qurban yang dilakukan oleh DPK GMNI UISU karena sangat bermamfaat untuk masyarakat dan merupakan sejarah baru untuk GMNI di kota medan dalam melaksanakan Qurban."

"Kegiatan ini juga merupakan wujud daripada nilai-nilai marhaenisme karena didasari dengan gotong royong dan mudah-mudahan kegiatan yang sangat positif ini menjadi motivasi terhadap seluruh GMNI sekota Medan untuk kedepannya melaksanakan qurban," pungkasnya.

Seluruh Panitia dalam kegiatan Qurban ini tetap melaksakan protokol kesehatan dengan menyediakan cuci tangan dan membatasi peserta yang hadir sesuai dengan aturan Prokes pada masa pandemi.

R.A.Kartini adalah salah satu Pejuang Emansipasi Wanita .

Ada 3 Perjuangan R.A.Kartini 

1.Pertama Di bidang Pendidikan

2. kedua di bidang Emansipasi

3. ke tiga bidang Kebangsaan 

 Korupsi Merupakan Kekahata Esxta Ordiney ,atau kejahata yang sangat Luar biasa dikarena korupsi adalah salah satu sifat manusia yang mangambil hak orang lain demi menguntungkan diri sendiri.

Pada Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi Sedunia DPK GMNI UISU bersama komisariat sejajaran kota Medan inisiatif melaksanakan aksi Teatrical di tugu post kota Medan ,hal ini dilakukan sebagai penolakan terhadap kejahatan korupsi yang terus merajalela di seluruh Indonesia.

  Kegiatan ini berjalan dengan sukses tanpa ada kendala.

 

Pekan Penerimaan Anggota Baru(PPAB) DPK GMNI UISU yang dilaksanakan pada tanggal 4-6 Desember 2020 , Bertempat di Patumbak . Kegiatan ini adalah salah satu agenda rutin yang dilakukan setiap Kepengurusan untuk menjalankan proses kaderisasi ataupun rekruitmen anggota baru DPK GMNI UISU.

Struktur Kepengurusan DPK GMNI UISU periode 2020-2021.

Ketua : Julpadli Simamora

Wakabid.Organisasi : Sela Simbolon.        

Wakabid.Kaderisasi: Rhama Dhoni S.P.     

Wakabid .Politik : Fiqri Fadia Aqillah.    

Wakabid.Sarinah : Depi Andriani.            

Wakabid.Litbang : Ismi Hidayah NST.        

Wakabid.Agiprop: Elysha Haloho.                   

Sekretaris : Ahmad Irwan Zendrato

W.Sekretaris : Putri Natasya Fahira.  

Bendahara : Nurida Saragih 

W.Bendahara : Aulia Fitri.

 

Dpk GMNI UISU Mengadakan Buka Bersama Sekaligus Silaturrahmi Antar anggota bersama Alumni,Kegiatan ini mengusung Tema :Semangat Kebersamaan Keluarga Besar GMNI UISU.

Pada kesempatan ini di hadiri Pendiri Alumni GMNI UISU T.Daudsyah dan bebera alumni yg lain,setelah kegiatan inj tentu harapannya akan selalu berlanjut sampai seterusnya nanti di DPK GMNI UISU,sehingga kerjasama dan silaturahmi anggota beserta alumni bisa terjalin dengan baik.

GMNI ....Jaya

 Silaturrahmi Akbar DPK GMNI UISU 

Yang di laksanakan FORSILAM GMNI UISU

dengan DPK GMNI UISU.sekaligus Juga Syukuran Pimpinan Nasional Bung Andi Junianto Barus,Yang marupakn Alumni GMNI UISU.

Dalam Acara ini di hadiri oleh seluruh anggota GMNI UISU yang pada saat ini masih berada di Medan dan juga hampir seluruh Alumni GMNI UISU.

 

GMNI UISU, Melantik Anggota GMNI di 9 Kampus di Kota Medan

Dpkgmniuisu– Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Islam Sumatera Utara (DPK GMNI UISU) melakukan pelantikan anggota baru, Rabu (20/11/19) di Aula Yayasan UISU. Setelah sebelumnya melakukan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) pada 18-20 Oktober 2019.

Dengan mengusung tema “Mempersatukan Para Pejuang Penerus Bangsa Untuk Membentuk Kader Yang Berjiwa Nasionalis Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. DPK GMNI UISU melantik sejumlah kader GMNI di sejumlah kampus di Kota Medan seperti Kampus Sari Mutiara, Universitas Medan Area (UMA), Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal (STAIRA), Kampus Tri Guna Dharma (TGD), Kampus STMIK Budi Dharma, Kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU, Universitas Al Washliyah (UNIVA), Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Turut hadir dalam pelantikan tersebut DPC GMNI Kota Medan, DPC GMNI Pontianak, DPK GMNI ITM, DPK GMNI Panca Budi, DPK GMNI Unpri, dan DPK GMNI UISU PMII Komisariat UISU, FORMADAS UISU, SMI UISU dan alumni GMNI UISU.

Susan Sinaga alumni GMNI UISU sekaligus alumni KSR PMI – ITM dalam sambutannya mengingatkan bahwa sebagai mahasiswa gerakan terus mendharma baktikan diri kepada masyarakat.

“Sebaiknya ilmu tidak diberikan jika mahasiswa gerakan jika tidak mau berbaur dengan masyarakat, bicarakan soal-soal rakyat harus dari rakyat, jangan harapkan dari para elite yang korup,” tegas Susan Sinaga SH.

Ketua DPK GMNI UISU Sarinah Isnawati mengharapkan kepada anggota yang dilantik untuk bisa bersinergi dengan agenda cabang dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

“Gerakan mahasiswa bisa solid dan kuat apabila kita bisa bekerjasama dengan baik secara struktur maupun substansi gerakan ideologi dengan program cabang, maka implementasikan ajaran Marhaenisme itu dalam realitas sosial dan politik di skop regional maupun nasional,” papar Isnawati.

Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) GMNI

Ketua DPC GMNI Kota Medan Samuel Octavianus Gurusinga dalam sambutannya mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut. Dan berpesan agar dimanapun GMNI berada tetap bersatu dan berseru terhadap anti kemiskinan dan penindasan.

Negara sebagai organisasi kekuasaan, harus bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui alat kelengkapan negara.

“Pesan dari perjuangan adalah persatuan, kita kawal negara ini dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada warga negaranya, khususnya kepada Proletar. Jangan biarkan penindasan merajalela. Jangan biarkan para elit melakukannya pemiskinan struktural terhadap bangsa ini demi menguntungkan para koloninya,” tegas Samuel Ocativanus Gurusinga.

Terakhir, pelantikan ditutup dengan pembacaan Ikrar gerakan oleh anggota GMNI yang dilantik untuk berperan aktif dalam gerakan permanen mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, mempererat persaudaraan dan hukum organisasi, membumikan ajaran Marhaenisme, melakukan kegiatan akademik dengan baik dan menjadi kader yang tangguh untuk memimpin perubahan bangsa.

Acara ditutup dengan aksi seni bela diri pencak silat salam dari UMKM UISU dengan aliran silat lintau. 

 

1 Juni, Hari Lahir Pancasila vs Pungutan Bank PT. Himbara, Sikap Jokowi Ditunggu!

Dpkgmniuisu – 31 Mei 2021 forum Silahturahmi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Forsilam GMNI) mengadakan kegiatan Halal Bi Halal dan Diskusi Nasional Tema : Keppres Nomor 24 Tahun 2016, 1 Juni Sakral atau Tidak…!!! (Hari Lahir Pancasila VS Pungutan Bank Link PT. Himbara).

Kordinator Forsilam GMNI bung Kristianus Dakhi dalam sambutannya menyampakain, 1 Juni 2021, seluruh Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Momentum bersejarah itu terjadi pada saat Sukarno menawarkan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka pada 1 Juni 1945 di sidang BPUK.

Sudah yang ke – 5, Hari Lahir Pancasila diperingati dan dijadikan sebagai Hari Libur Nasional Berdasarkan Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila, melalui perjuangan intelektual dari masa ke masa sehingga Presiden Jokowi menerima dan bersedia menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres.

Sebagaimana disadari bahwa peringatan 1 Juni memiliki sakralitas. Hari lahir Pancasila adalah penegasan tentang semangat dan sikap bahwa Bangsa Indonesia harus terbebas dari penghisapan dan penindasan serta penjajahan.

“Namun, momentum peringatan 1 Juni 2021 yang akan datang seakan di kotori dan dihilangkan sakralitasnya. Hal itu terlihat pada 1 Juni 2021, PT. Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) akan melaksanakan kebijakan yaitu menarik biaya cek saldo dan transaksi (tarik tunai) Rp. 2.500 dan 5.000 di Jaringan ATM plat merah (BNI, BRI, Mandiri dan BTN), yang sebelumnya gratis,” kata Bung Dachi, sapaan akrabnya.

Ini adalah indikasi kuat bahwa Negara ingin melakukan praktik bisnis dengan pola yang kapitalistik kepada Masyarakat/Nasabah.
Rakyat Indonesia terlihat sebagai sapi perah yang tidak bisa berbuat apa-apa, sementara ancaman perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19 jelas di depan mata.

Bung Faisal Hadi Pinem (narasumber pertama), yang juga Sekretaris DPD GMNI SUMUT, dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terwujud.

Lanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara, dasar kemerdekaan bangsa Indonesia yang di dalamnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Harus menjadi pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

“Untuk mewujudkan Pembangunan Nasional di bidang ekonomi, gagasan besar tersebut termaktub di dalam MANIPOL/USDEK (Manifesto Politik/UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia sebagai Garis Besar Haluan Negara. Maka dalam mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia haruslah berlandaskan kepada Ekonomi Terpimpin yang menolak segala bentuk penghisapan dan penindasan kepada rakyat Indonesia,” terang Bung Faisal.

Selanjutnya, Dr. Hisar Siregar SH. M.Hum (Narasumber ke 2) yang juga alumni GMNI, Menyampaikan, tema dalam diskusi ini sangat berat, hari lahir Pancasila yang sakral di nodai dengan adanya kebijakan PT. Himbara, dengan mengenakan tarif cek saldo dan tarik tunai yang menyengsarakan rakyat bertepatan pada 1 Juni 2021 sebagai memperingati hari lahir Pancasila

Masih bang Hisar Siregar, selama sistem ekonomi Indonesia, belum menerapkan sistem Ekonomi Pancasila, maka bangsa Indonesia masih dalam keadaan yang tidak baik. Satu-satunya cara untuk menghancurkan sistem Kapitalisme dan Liberalisme, serta menghilangkan penindasan terhadap rakyat, dengan menerapkan ekonomi Pancasila. Kader GMNI harus mampu menyusun konsep Ekonomi Pancasila dan dapat di terapkan dalam sistem ekonomi negara.

Bung Ario, DPP GMNI Bidang Keuangan dan Ekonomi, yang menggantikan Ketua Umum Bung Imanuel Cahyadi yang tidak bisa hadir karena ada agenda yang sangat penting, sebagai pembicara selanjutnya, melalui daring zoom, Bung Ario, menyampaikan pandangannya terkait tema diskusi tersebut. Beliau menyampaikan, bahwa kebijakan PT. Himbara yang merupakan BUMN seharusnya mampu mensejahterakan rakyat, bukan malah sebaliknya menindas rakyat Indonesia. Kebijakan ini perlu di tinjau ulang, karena dampak yang nantinya dirasakan rakyat sangat besar.

“Kami unsur DPP akan mengkaji dan menganalisa terlebih dahulu, untuk setelah mengambil tindakan yang dirasa perlu bila kebijakan tersebut tetap dilaksanakan, karena hal ini jelas-jelas bentuk penindasan yang nyata. Belum lagi rakyat yang makin sulit ekonominya di terpa Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dari perdiskusian yang dilakukan tersebut, Forsilam GMNI, Bung Dachi sebagai Koordinator, mengatakan perdiskusian tadi sangat dinamis, banyak kader GMNI yang antusias sekaligus geram dengan tingkah para pemangku kebijakan yang kian hari semakin berani terang-terangan menindas rakyat.

Di satu sisi, kebijakan PT. Himbara semakin diperparah dengan memberlakukannya bertepatan pada 1 Juni 2021, dimana akan diperingati lahirnya Pancasila berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 2016, yang juga Keppres tersebut di sahkan langsung oleh Presiden Joko widodo.

Ini menunjukkan bahwa para pihak PT. Himbara, memperlihatkan tindakan arogansinya kepada Presiden Joko widodo dan merusak nilai-nilai Pancasila yang sakral.

Untuk itu Bung Dachi yang merupakan kader GMNI UISU, menyampaikan sudah sangat layak jika Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN yang notabene nya pihak yang terlibat langsung dan harus segera mengambil tindakan tegas, bila perlu mencopot semua pihak yang terlibat keluarnya kebijakan tersebut juga.

“Jangan sampai hari lahir pancasila yang sakral itu, ternodai dan berubah menjadi Hari Penindasan Rakyat Indonesia. Copot dan Pecat siapapun itu yang tidak becus bekerja untuk rakyat,” tegas Bung Dachi.